TANJUNGBALAI– Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3A-PM dan P2KB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 di Aula Raja Bahagia Resto, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim. Turut hadir Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani, Dr. Hairani Siregar Dosen Kesejahteraan Sosial sekaligus Fasilitator PUG dari FISIP Universitas Sumatera Utara Medan, serta para Kasubbag Program Perencanaan se-Kota Tanjungbalai.
Kesetaraan Gender Belum Merata
Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim mengatakan upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan banyak pihak. Namun realita di masyarakat masih banyak praktik ketidakadilan gender dalam berbagai aspek pembangunan yang kebanyakan dialami perempuan.
“PUG merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender yang telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Strategi ini dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan baik di pemerintah pusat maupun daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut Wali Kota menyoroti kondisi di Kota Tanjungbalai melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan data BPS, IPG Kota Tanjungbalai tahun 2025 berada di angka 92,11%. Angka tersebut masih di bawah Provinsi Sumatera Utara sebesar 92,21% dan Nasional 92,69%.
Hal ini menunjukkan masih terjadi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Tanjungbalai.
Sementara dari sisi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Kota Tanjungbalai berada di angka 72,61%. Angka ini juga masih di bawah Provsu 72,45% dan Nasional 72,62%. “Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan di Kota Tanjungbalai belum menunjukkan peran yang signifikan,” sebutnya.
PUG Adalah Strategi Pembangunan
Mahyaruddin menegaskan indikator keberhasilan implementasi PUG tidak hanya melalui angka statistik IPG, melainkan juga adanya legitimasi melalui peran bersama sebagai bentuk pengakuan atas komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
“Perlu saya tekankan bahwa Pengarusutamaan Gender bukan merupakan suatu program kegiatan, melainkan strategi pembangunan. Strategi PUG perlu diintegrasikan dengan program pembangunan demi memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua,” tambahnya.
“Bimtek penyelenggaraan PUG ini merupakan upaya pemerintah dalam membuka wawasan dan peningkatan SDM OPD untuk lebih memahami arti dan pentingnya kesetaraan gender dan menuangkannya dalam anggaran yang responsif gender di masing-masing perangkat daerah melalui Gender Action Budget (GAB),” tutur Wali Kota.
Ia berharap melalui Bimtek ini segala kebijakan dan kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat memiliki sensitivitas gender dan tidak bias gender. Ia menyadari implementasi PUG di Kota Tanjungbalai saat ini masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar kesetaraan dan keadilan gender benar-benar dapat terwujud secara optimal.
Wali Kota juga meminta setiap perangkat daerah menyampaikan data dan informasi yang lengkap, akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah, sekaligus memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemko Tanjungbalai.
“Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender,” tutupnya.
Tujuan Bimtek
Sebelumnya, Kadis P3A-PM dan P2KB Irma Suryani dalam laporannya menyampaikan tujuan Bimtek PUG Kewenangan Kab/Kota Tahun 2026 adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta tentang PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Tujuannya agar Perangkat Daerah membentuk Kelembagaan PUG melalui Focal Point di masing-masing OPD, peserta mampu mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi terbaik dalam rangka percepatan PUG dan pelaksanaan PPRG, serta mampu menyusun RKA yang berlandaskan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan menyusun Gender Action Budget (GAB).
Bimtek dilaksanakan selama 1 hari dan diikuti satu orang peserta yang merupakan Kasubbag Program Perencanaan dari tiap OPD. Peserta diharapkan memahami konsep gender dan inklusi sosial, mampu mengidentifikasi isu gender di satuan kerja masing-masing, dan menuangkannya dalam GAB sehingga kebijakan dan program yang akan dilaksanakan responsif gender. ( Red )
Editor. : Arman
