MEDAN // -Merespon adanya Aksi Unjuk Rasa kemarin, Senin (06/04/2026) di Kantor Pusat PTPN IV Regional 2 Jalan Soeprapto Medan, oleh kelompok yang mengatasnamakan mewakili pensiunan PTPN IV, yang secara terang-terangan menyudutkan Organisasi Pensiunan Karyawan PTPN yang sah dan diakui oleh Perusahaan sebagai Stakeholder yaitu FKPPN dan P3RI, Wakil Ketua Umum DPN FKPPN, Ir. H. Sulaiman Lubis menyebutkan, "sah-sah saja mereka atau siapapun melakukan Aksi Unjuk Rasa untuk menyampaikan Aspirasinya, karena menyampaikan pendapat itu diatur dan dilindungi dalam UU, namun jangan sampai mencederai artinya bebas berpendapat dengan menyudutkan atau menjelekkan Organisasi atau pihak lain," sebutnya.
Selanjutnya dalam bincang-bincangnya Wakil Ketua Umum DPN FKPPN, Ir. H. Sulaiman Lubis kepada wartawanlebih lanjut menjelaskan, "kita tidak larang siapapun itu untuk melakukan Aksi menyampaikan pendapatnya, silahkan kita perjuangkan bersama hak para pensiunan yang masih tertunda, namun jangan sekali-kali mencoba mencelah dan menyudutkan FKPPN dan P3RI, jelas apa yang sudah dilakukan oleh mereka (Kordinator Aksi) sudah sangat tidak etis," ucapnya, Rabu (07/04/2026) di Stadion Kafe Medan, seiring pelaksanaan Halal Bihalal.
"Jangan sampai salah dalam penafsiran yah, selebaran Surat Edaran FKPPN yang ditandatangani oleh Abangnda Ketum Drs. H. Serta Ginting dan Sekjen Ir Baginda Pangabean, yang sebenarnya dibagikan untuk intren anggotanya saja, namun karena rasa senang mungkin, karena sudah cukup lama menunggu, sehingga SE tadi dibagikan oleh kawan-kawan ke medsos, namun narasinya merupakan himbauan untuk menjaga sikap, dan informasi jika Manajemen telah menyelesaikan tahapan-tahapan proses pembayaran kompensasi uang beras, yang semuanya ada 14 tahapan, dan itu merupakan kesepakatan antara FKPPN dan P3RI bersama tiga jajaran dewan direksi, jadi bukan pandai-pandaian kita bicara," ungkap Sulaiman Lubis.
Dan saat disinggung tentang respon Manajemen Regional 2 terhadap kawan-kawan pensiunan yang melakukan Unras, yang hasilnya kesepakatannya juga beredar jika, pada tanggal : 14 April Manajemen akan kembali bertemu dengan urusan massa Unras, dan kabarnya akhir Mei akan dibayarkan sekaligus uang beras, Sulaiman Lubis menjawab dengan tegas, "kita tetap pegang kesepakatan di Jogja akan dibayarkan di akhir April 2026, kita sudah sepakat bersama dengan tiga Jajaran Direktur loh saat di LPP Jogjakarta kemarin, ada 𝙳𝚒𝚛𝚎𝚔𝚝𝚞𝚛 𝚂𝙳𝙼 𝙿𝚃𝙿𝙽 𝙶𝚛𝚘𝚞𝚙, 𝙳𝚒𝚛 𝚂𝙳𝙼 𝙿𝚃𝙿𝙽 𝙸 dan 𝙳𝚒𝚛𝚎𝚔𝚝𝚞𝚛 𝚂𝙳𝙼 𝙿𝚃 𝚂𝙶𝙽, dan pemaparan 14 tahapan itu oleh Jajaran dewan Direktur PTPN yang disampaikan ke kita," ungkapnya lagi dengan optimis.
Namun saat disinggung jika ada pihak khususnya diluar FKPPN dan P3RI yang tidak percaya dengan hasil akhir bulan April 2026 akan dibayar uang beras pensiunan, mengingat FKPPN tidak bisa menunjukkan surat hasil kesepakatan dengan pihak Manajemen, Sulaiman Lubis menjawab, "sekarang begini, kalau kita mau cerita mundur kebelakang, kisruh uang beras pensiunan ini akan dihapus sejak bulan April 2025, selanjutnya ada Aksi Unjuk Rasa di Asahan dibulan Mei 2025 oleh kawan-kawan FKPPN di Asahan, lalu kita dipanggil oleh Manajemen dan untuk berdialog dan membahas jalan keluarnya, yang akhirnya disepakati akan dibayarkan dua bulan dan selanjutnya disepakati pembayaran secara Lump Sump, saat itu kita tidak terima surat dari Manajemen untuk pembayaran yang dua bulan, namun realisasinya dibayarkan ? Begitu juga dengan halnya uang Daging kemarin menjelang lebaran idul Fitri, yang juga tertuang dalam kesepakatan kita di Jogja, tidak ada surat dari Manajemen terkait uang daging, namun saat tiba waktunya dibayarkan kan oleh Manajemen ? Hal yang sama juga saya yakin, kendati suratnya tidak kita terima namun saya yakin dan percaya jika Manajemen tidak akan mengkhianati kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama antara Organisasi Stakeholder dengan Manajemen," ucapnnya panjang lebar.
Namun saat dicecar Wartawan ini, terkait jawaban yang berbeda oleh Manajemen PTPN IV Regional 2 kepada Peserta Aksi Unjuk Rasa, yang hasilnya mundur dari April ke Mei 2026, Ir. H. Sulaiman Lubis menjawab dengan kalimat, "Kalau menurut pendapat saya begini, Manajemen PalmCo ini diduga tidak sepaham dan tidak menghargai kita, apa yang sudah kita sepakati saat bertemu di Jogja kenapa penyampaiannya berbeda dengan peserta aksi unjuk rasa saat Aksi Unjuk Rasa kemarin, akibatnya berimbas dengan kita, jadi ada dua versi yang diterima para pensiunan, jangan dikira kita tidak bisa berbuat, lebih dari apa yang dibuat kawan kawan yang aksi kemarin di Kantor Pusat PTPN IV Regional 2, lebih dari itu bisa kita lakukan," jawabnya.
Kalau Manajemen tidak menepati janjinya sesuai 14 tahapan menuju proses pembayaran uang beras, yang tahapannya sudah selesai dilalui hingga akhir bulan Maret 2026, dan bulan April sudah bisa dilakukan pembayaran, dan andaikata Manajemen tidak menepati janjinya kita bakal goyang juga mereka nanti, kalau menurut saya Jatmiko itu diduga berusaha mempertahankan posisi jabatanya, sementara Suhendri diduga juga berharap untuk jadi Direktur SDM, makanya kuat dugaan mereka (Manajemen) sengaja untuk mengulur-ulur waktu, mungkin mereka beranggapan pengeluaran uang beras pensiunan bisa mengganggu cashflow yang akan menjadi pertanggung jawaban mereka, dan diduga mereka takut tidak dipakai lagi, sehingga ada kesan mengulur-ulur waktu, dan Suhendri sengaja memberikan jawaban berbeda dari hasil kesepakatan kita saat di Jogja" ungkapnya.
Mengakhiri keterangnya Ir. H. Sulaiman Lubis mengatakan, "kita dari FKPPN harus Push dan mendesak agar kompensasi uang beras segera dibayarkan oleh Manajemen di bulan April 2026 ini juga, jangan sampai nyebrang lagi di bulan Mei, apapun dan bagaimanapun caranya kita desak Manajemen segera menuangkan dalam RKAP, yang kita kwatirkan terkait isu PTPN akan beralih ke Agrinas, maka kita harus bisa secepatnya mendesak Manajemen apa-apa saja yang belum selesai hak-hak Pensiunan, uang beras, Jubelaris, penghargaan emas, biaya pengepakan rumah, semuanya harus di selesaikan sebelum beralih ke Agrinas, jangan nanti itu bisa dihilangkan seiring perubahan dan kebijakan Agrinas," pungkasnya. (SA).
Editor : Arman
